Pemprov DKI Didesak Hentikan Swastanisasi Air Bersih

Selasa, 04 Juni 2013 – 19:48 WIB

Dia membandingkan pengelolaan air minum oleh perusahaan air minum di Phnom Penh, ibukota Kamboja, yang hanya butuh 13 tahun untuk secara signifikan memperbaiki layanan.

"Sementara di Jakarta, dalam 16 tahun kondisi layanan air masih memprihatinkan. Banyak penduduk yang masih harus mengkonsumsi air tanah atau membeli air dengan harga sangat mahal," urainya.

Sebagai perbandingan, di Phnom Penh tahun 1993 air hanya dinikmati 25 persen penduduk, namun 13 tahun kemudian sudah 90 persen penduduk mendapat layanan air 24 jam dengan tingkat kebocoran turun dari 72 persen menjadi 6 persen. Dari segi pendapatan perusahaan meningkat drastis dari sekitar Rp 1,5 miliar menjadi Rp 72,5 miliar.

Namun di Jakarta setelah bertahun-tahun dikelola perusahaan raksasa air internasional, Badan Pusat Statistik tahun 2010 masih mengatakan hanya 34,8 persen penduduk DKI yang memiliki sumber air minum bersih yang layak.

JAKARTA - Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menghentikan swastanisasi

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next