Pemprov DKI Diminta Evaluasi Program KJS

Selasa, 21 Mei 2013 – 09:58 WIB

"Sebagai rumah sakit swasta, sangat wajar apabila mereka memikirkan mengenai keuntungan, walaupun tidak boleh melupakan fungsi sosialnya dengan memberikan fasilitas pelayanan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu," kata dia.

Menurutnya, kalau penyebab permasalahan itu karena perubahan sistem pembayaran menjadi sistem Indonesia Case Based Group (INA CBG) yang merupakan sistem pembayaran kepada pemberi pelayanan kesehatan (PPK) berdasarkan pengelompokkan ciri klinis dan biaya perawatan yang sama, hal itu menjadi sebuah pekerjaan rumah yang sangat besar.

Sebab menurut Noriyu, sosialisasi sistem INA-CBG kepada rumah sakit calon pengguna providers BPJS Kesehatan belum terlalu gencar dilakukan. Jika itu dibiarkan maka bisa jadi hanya sedikit rumah sakit swasta yang mau bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. "Kita hanya bertumpu kepada rumah-rumah sakit milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah," ucapnya.

Karena itu, Noriyu meminta Pemerintah Provinsi untuk sungguh-sungguh mengevaluasi permasalahan mundurnya 16 rumah sakit swasta tersebut. Pemerintah provinsi sambung dia, harus secepatnya memberikan jalan keluar yang terbaik bagi seluruh pihak.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nova Riyanti Yusuf  mengatakan, program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diselenggarakan oleh Pemerintah

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next