Penanganan Anak Jalanan Rawan Politisasi

MAKASSAR – Penanganan anak jalanan (anjal), gelandangan dan pengemis (gepeng) di kota ini panas-panas tahi ayam. Hanya bergairah jika menjelang pembahasan anggaran di dewan. Tidak salah jika keberadaan anjal dan gepeng seakan tiada habisnya.

Realitas yang terkesan dipelihara tersebut mendapat perhatian serius akademisi Unhas, Dr Rahmat Muhammad, MSi. Kepada FAJAR (JPNN Group), Sekretaris Jurusan Sosiologi FISIP Unhas itu mengatakan ada pola kerja terstruktur dan permainan oknum dari instansi terkait dan pelaku eksploitasi anak-anak.

“Bila kita amati kemudian menghubungkan keterikatannya, maka ada kecenderungan bahwa mereka yang di lapangan, antara yang mau diawasi dan yang mengawasi seolah-olah terjadi kesepakatan. Tentunya dalam hal ini, yang terjadi adalah kerja oknum, yang menghadirkan kesan kerja Depsos hanya bersifat formalitas saja,” ungkap Rahmat seperti dilansir FAJAR, Sabtu (8/12).

   

Mengapa demikian? Menurut Rahmat, pada fase tertentu Depsos turun ke jalan melakukan penertiban. Juga membentuk posko pada titik-titik tertentu. Bekerja secara sektoral, tidak menyeluruh. Di sisi lain, pada fase yang sama, kehadiran anak jalanan, pengamen, dan juga “Pak Ogah”, makin marak saja.