Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Pendapat Pakde Karwo soal Polemik THR PNS

Kamis, 07 Juni 2018 – 07:24 WIB
Pendapat Pakde Karwo soal Polemik THR PNS - JPNN.COM
Gubernur Jawa Timur Soekarwo Ilustrasi by: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, SURABAYA - Gubernur Jatim Soekarwo urun pendapat terkait polemik pembayaran THR PNS di daerah. Pakde Karwo mengatakan, tidak bisa APBD tiba-tiba digeser untuk THR PNS.

Ditegaskan, setiap penggunaan uang negara harus melalui aturan yang ada. Jika pemkot/Pemkab tidak menganggarkan sejak awal pembahasan APBD, maka solusinya hanya satu.

“Bisanya hanya satu. Dia (kepala daerah, red) menulis surat kepada pimpinan dewan bahwa dia menggunakan anggaran mendahului dari perubahan anggaran,” ujar Pakde Karwo, Rabu (6/6).

Gubernur kelahiran Madiun itu melanjutkan, dalam hal penganggaran THR ini kepala daerah yang harus menginisiasi perubahan anggaran dalam APBD. Dengan berkirim surat kepada ketua DPRD, yang bermaksud mendahului sebelum perubahan anggaran.

“Ya kepala daerahnya yang ajukan. Tidak bisa (kalau kepala daerahnya tidak ajukan,Red),” jelasnya.

BACA JUGA: Berita Terbaru THR PNS: Ingat, tak Semua Daerah Kaya Raya

Sementara terkait penganggaran THR di Lingkungan Pemprov Jatim, Pakde Karwo mengaku bahwa tidak ada masalah mengenai beban fiskal ini. Diungkapkannya bahwa anggaran terkait THR sudah disiapkan.

“Kita sudah anggarkan tiap tahun di OPD (organisasi perangkat daerah) itu menjadi bagian. Jadi kami sudah punya tradisi bahwa Hari Raya seperti ini disisihkan,” sebutnya.

Gubernur Jatim Soekarno alias Pakde Karwo mengatakan, kepala daerah harus mengajukan surat ke dewan terkait masalah THR PNS.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News