Pendapatan Daerah Jabar Tahun 2020 Diperkirakan Naik 15 Persen

1. Akses pendidikan untuk semua
2. Desentralisasi pelayanan kesehatan
3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata serta ekonomi kreatif
5. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara
6. Infrastruktur konektivitas wilayah
7. Gerakan membangun desa
8. Subsidi gratis golongan ekonomi lemah untuk pelayanan kesehatan, sekolah gratis, perbaikan Rutilahu dan perburuhan.
9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah

Emil berharap Raperda APBD Jabar TA 2020 ini segera ditetapkan jadi Perda sesuai dengan waktu yang sudah disepakati bersama.

“Mudah-mudahan selesai sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan, untuk itu mari kita gunakan waktu yang tersedia sebaik-baiknya,” katanya.

Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat menuturkan, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Sementara (KUA-PPAS) APBD Jabar Tahun Anggaran 2020 telah ditandatangani pada rapat paripurna DPRD Jabar pada 22 Agustus 2019 lalu bersama anggota DPRD periode sebelumnya.

“Sekarang masuk tahap pembahasan bersama anggota DPRD Jabar yang baru,” kata Taufik.

Tahap selanjutnya, DPRD Jabar akan membahasnya bersama para komisi DPRD pada tanggal 31 Oktober 2019. Kemudian rapat paripurna dengan agenda pandangan fraksi-fraksi terhadap nota pengantar Gubernur perihal Raperda APBD Jabar tahun anggaran 2020 rencananya akan digelar tanggal 1 November 2020.(*)