Pendukung Tiga Paslon Paksa Komisioner Panwaslu Bersumpah

jpnn.com, MUARA ENIM - Ratusan pendukung pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim nomor urut 1, 2 dan 3 mengelar aksi demo, Senin (2/7).

Kali ini massa berunjuk rasa ke kantor Panwaslu Muara Enim yang beralamat di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II yang merupakan jalan lintas Muara Enim-Lahat.

Dalam aksi yang digelar kali ini, massa sempat meminta ketiga Komisioner Panwaslu yakni Suprayitno (Ketua Panwaslu) dan dua komisioner lainnya yakni Aruji dan Zainudin, bersumpah di hadapan massa menggunakan Al-Qur’an.

Aksi demo tersebut mendapatkan pengamanan ekstra ketat arapat Polres Muara Enim. Petugas sejak pagi hari telah menutup ruas jalan lintas tersebut untuk menyeterilkan agar kendaraan tidak lagi melintas. Arus lalu lintas dialihkan melalui jalan jembatan Enim III dan jalan dalam Kota Muara Enim.

Pergerakan massa menuju kantor Panwaslu dimulai sekitar pukul 09.30 WIB. Gabungan massa dari paslon Cabup nomor 2 dan 3 bergabung berangkat dari poskonya masing masing menuju kantor Panwaslu dengan cara berjalan kaki. Selama dalam perjalanan mereka membentangkan berbagai poster yang intinya meminta mengecam perbuatan dugaan money politik dan meminta Pilkada Ulang.

Mereka juga membawa miniatur keranda sebagai bentuk bahwa demokrasi di Muara Enim telah mati dan ternodai kecurangan. Dalam aksinya massa tidak bisa melakukan orasi di depan kantor Panwaslu Muara Enim. Karena petugas Polres Muara Enim telah membuat barisan blokade di depan gedung RSU dr HM Rabain Muara Enim, melarang massa merapat ke kantor Panwaslu.

Alasan petugas , aksi yang dilakukan massa dikhawatirkan akan mengganggu masyarakat yang akan berobar ke rumah sakit melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD). Sehingga massa terpaksa bertahan di barisan blokade petugas tersebut.

Meski tidak bisa merapat ke gedung Pawaslu, masa telah melakukan berbagai orasi. Orasi yang mereka lakukan intinya mendesak Panwaslu untuk secepatnya memproses sejumlah pengaduaan dugaan pelanggaran money politik pada pelaksanaan Pemilu yang telah mereka laporkan.