JPNN.com 
Penegakan Netralitas ASN Penting Tanpa Pandang Bulu Demi Efek Jera
Selasa, 12 November 2024 – 19:24 WIB
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Netralitas ASN dan Kepala Desa/Perangkat Desa dalam Pemilihan Serentak 2024 di Kota Surabaya, Jawa Timur, Minggu (10/11/2024). (ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri).
Dia mengatakan Kemendagri dapat memberikan sanksi hukum terkait dengan pelanggaran netralitas oleh ASN di lingkungan pemerintahan daerah.
"Mekanismenya jelas, Bawaslu menindaklanjuti, kemudian Kemendagri akan proses sesuai dengan kewenangan," kata dia.
Wamendagri melanjutkan tingkatan sanksi bisa diberlakukan mulai dari peringatan teguran, pemberhentian sementara, sampai pemberhentian secara tetap apabila memenuhi pembuktian. (Antara/jpnn)
