Penerapan Ganjil Genap, Sahroni Ingatkan Antisipasi Kerumunan pada Transportasi Massal

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyoroti kebijakan Polda Metro Jaya memberlakukan ganjil genap sebagai salah satu pengganti penghentian penyekatan di 100 titik selama PPKM Darurat dan Level 4.

Politikus NasDem itu mengingatkan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan jajaran Polda Metro Jaya untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi dengan pemberlakukan ganjil genap itu.

"Selama ini untuk mengurangi mobilitas masyarakat dan menekan laju penularan covid19, kami tentunya setuju. Yang penting polisi dan Dishub siap dengan berbagai risikonya," ucap Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/8).

Dia mengkhawatirkan kondisi angkutan massal dengan penerapan ganjil genap tersebut. Terutama, potensi terjadinya kerumunan yang tentu rawan penularan virus Corona.

"Misalnya, kendaraan umum, seperti kereta, MRT, dan busway menjadi penuh. Bagaimana memastikan warga tetap menjaga jarak?" lanjut Ahmad Sahroni.

Oleh karena itu, dia meminta pihak terkait mengantisipasi potensi kerumunan akibat penumpukan penumpang. Sebab, menjaga jarak harus tetap dilakukan demi mengurangi risiko penularan Covid-19 di transportasi umum.

"Saat penyekatan kemarin mungkin banyak yang pakai kendaraan pribadi, nah karena sekarang ganjil genap, kemungkinan besar akan banyak yang kembali menggunakan transportasi publik. Ini yang harus sangat diantisipasi,” ucap pria asal Tanjung Priok, Jakarta Utara itu.

Sahroni juga mengingatkan agar pihak Polda Metro Jaya bersama Dishub DKI Jakarta melakukan koordinasi yang menyeluruh dengan pihak penyedia jasa angkutan umum agar mobilitas warga tetap lancar, tetapi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.