Penerapan Sekolah Sehari Penuh Harus Didahului Pendataan yang Jelas

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI, Reni Marlinawati mengingatkan pemerintah agar penerapan full day school (FDS) di sejumlah provinsi tidak menganggu kegiatan belajar dan mengajar di sekolah-sekolah.

"Jangan sampai FDS menganggu kegiatan belajar dan mengajar di sekolah-sekolah," kata Reni di Gedung DPR RI, Selasa (20/9), menyikapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan merealisasikan FDS di sejumlah provinsi di Indonesia sebagai percontohan.

Pijakan dasar rencana tersebut, lanjutnya, memang menjadi perhatian bersama. Yakni, memberikan waktu lebih untuk penanaman moral dan akhlak kepada anak didik.

"Tapi gagasan FDS bukan satu-satunya cara untuk penanam moral dan akhlak anak didik. Apalagi FDS ini memiliki kendala fasilitas pendukung seperti sumber daya manusia yang ujung-ujungnya pada persoalan anggaran," jelas Reni.

Lebih lanjut, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengakui sukses story sejumlah sekolah swasta di Jakarta dan kota-kota besar lain di Indonesia menerapkan FDS dari pukul 07.00 hingga pukul 15.00.

"FDS di sekolah-sekolah swasta sukses karena relatif baiknya sumber daya keuangan secara mandiri. Sedangkan sekolah milik pemerintah rata-rata belum baik sisi finansialnya karena memang tidak dipungut biaya," ungkap dia.

Karena itu, wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat IV tersebut mendesak pemerintah harus memetakan secara komprehensif data sekolah di provinsi yang akan diujicoba  penerapan FDS.

"Harus ada data komprehensif, sekolah mana yang secara teknis bisa menjalankan FDS dan mana sekolah yang mampu menerapkannya. Selain itu, pemerintah harus melakukan kajian akademik FDS dari berbagai aspek," sarannya.(fas/jpnn)