Penetapan SK Sekda akan Diatur dalam Revisi UU Pemda

Rabu, 21 September 2011 – 14:39 WIB

"Selama ini kan, bupati/walikota main teken saja pemutasian Sekda. Iya kalau sekdanya ditempatkan di jabatan yang setara, kalau dinonjobkan. Kan kasihan, otomatis karir sekda tersebut langsung "mati"," ujarnya.

Agar penjenjangan karir sekda ini bisa berlanjut dan tidak dipatahkan oleh PPK, Mangindaan mengatakan, saat ini Komisi II DPR RI dengan pemerintah tengah merumuskannya di dalam revisi UU Pemda. Dia berharap, PPK di tingkat kabupaten/kota dalam melakukan mutasi harus selalu berkoordinasi dengan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. (esy/jpnn)

JAKARTA- Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk memutasi pegawainya sangat merugikan para pejabat eselon II. Seorang sekretaris daerah

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News