Pengadaan Maung Harus Transparan, Jangan Sampai jadi 'Bancakan' Korupsi

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Galau D. Muhammad menyoroti tentang rencana pemerintah melakukan pemakaian Maung sebagai kendaraan pejabat tinggi negara.

Galau menyebut pada prinsipnya, memang pengadaan mobil dinas menteri, kepala badan, dan eselon 1 tentu dilakukan secara berkala sesuai kelayakan unit dan standard masa penggunaan.

"Life time wajarnya 4-5 tahun. Namun, titik krusial dari keinginan Prabowo ini adalah keinginan untuk pengadaan secara masal tanpa lebih awal mengaudit status unit yang tersedia saat ini," ujar Galau kepada JPNN.com, Rabu (30/10).

Seperti diketahui, Presiden Prabowo menginginkan penggunaan mobil impor sebagai kendaraan dinas ditiadakan di era pemerintahannya.

Oleh karena itu, rencananya Prabowo akan menggunakan 'Maung' buatan Pindad sebagai kendaraan dinas para pembantunya.

Namun, penggunaan Maung sebagai kendaraan dinas tidak sesederhana kelihatannya. Sebab, apabila pengadaan ini akan dihadiahi kepada seluruh jajaran kabinet baru meliputi menteri, wakil menteri, kepala badan, dan pejabat tinggi.

"Setidaknya terdapat 136 pejabat. Mengingat kisaran harga Maung versi sipil senilai Rp 1,2 miliar per unit. Maka, anggaran negara yang perlu dialokasikan khusus mencapai Rp 163,2 miliar," jelas Galau.

Menurut Galau, belum lagi jika menghitung pejabat setingkat eselon 1.