Pengamat Berharap Media Jadi Literasi Politik

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat komunikasi dari Universitas Paramadina Jakarta, Gun Gun Haryanto mengatakan, tahun politik penuh dengan dinamika dan persaingan diantara sesama peserta Pemilu. Sebagai sebuah peristiwa demokrasi menurut Gun Gun, media massa pasti berlomba menyajikan berita dan liputan politik terbaiknya.

"Harapan kita hanya satu, media massa hendaknya mampu menjadi bagian penting dari demokrasi dengan mengambil fungsi posisi sebagai literasi politik yang mencerahkan pendidikan demokrasi di Indonesia," kata Gun Gun Heryanto, kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (6/12).

Sebagai literasi politik lanjutnya, media hendaknya mengkritisi berbagai peristiwa, termasuk publikasi hasil survei yang kerap dipertanyakan publik. ”Survei yang hasilnya mengorbitkan figur atau partai tertentu atau sebaliknya merendahkan tokoh dan partai tertentu, mesti dipertanyakan media, bagaimana dan mengapa bisa terjadi seperti itu?,” ujar Gun Gun.

Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute ini mengingatkan, media tidak terjebak pada tujuh dosa mematikan yang pernah disampaikan jurnalis dan ahli sejarah Amerika Serikat Paul Johnson tentang abuse of power. "Salah satu contoh abuse of power dengan cara mendramatir dan mempolitisasi fakta sedemikian rupa sehingga mengaburkan fakta yang sesungguhnya," tegas dia.

Persaingan yang kian sengit di ranah politik, menguawatirkan banyak kalangan karena kontestasi Pemilu 2014 lebih ketat dibandingkan 2009. Di sisi lain, media akan jadi unsur sentral sebagai ujung tombak pembentukan opini, jelasnya.

“Jangan sampai terjadi distorsi sebagaimana yang setring terjadi dalam berbagai peristiwa. Kasus terakhir dalam ranah hukum misalnya, tiba-tiba muncul nama Bu Pur dan dikaitkan dengan Istana. Gelembung politik memengaruhi proses hukum yang tengah berjalan,” papar Gun Gun.

Jadi ini memang konsekuensi demokrasi yang bertumpu pada media. Karena itu, media mempunyai tugas besar untuk ikut meningkatkan kualitas demokrasi dengan menghindari politisasi hukum yang sedang berproses, harapnya. (fas/jpnn)