Pengamat Kecam TK, Puji Mega

Jumat, 23 Oktober 2009 – 20:23 WIB

JAKARTA - Pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI-P, Taufiq Kiemas (TK) yang menuduh PDIP keliru dengan keputusannya untuk menjadi oposisi pada pemerintahan masa lalu, menuai kontroversi. Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI), Arbi Sanit menilai, pernyataan itu menunjukkan suami Megawati Soekarnoputri itu tidak paham esensi demokrasi. Menurut Arbi, justru sikap PDIP yang tidak jelas seperti saat ini, akan mengacaukan peta politik di tanah air.

“Dia jelas-jelas tidak paham demokrasi karena dalam dunia demokrasi apapun bentuk pemerintahannya baik itu parlementer maupun presidensial yang namanya oposisi harus tetap ada. Kalau di negara demokrasi tidak ada oposisi, itu namanya bukan negara demokratis tapi itu negara otoriter,” ujar Arbi, di Jakarta, Jumat (23/10).

Dia memberi contoh di Amerika Serikat, yang merupakan negara pelopor demokrasi, tapi di sana tetap ada oposisi. Meski diakui, di AS tidak menggunakan istilah oposisi.“Dulu Partai Demokrat itu oposisi dan Partai Republik penguasa, kini sebaliknya. Namanya memang bukan oposisi, tapi fungsi yang mereka jalankan adalah oposisi,” tambahnya.

Arbi menyarankan Taufiq Kiemas agar tidak mencari-cari istilah baru di demokrasi sebagai dalih untuk membenarkan posisinya yang saat ini masuk dalam pemerintahan yang berkuasa. “Dia kan cuma berdalih supaya tidak merasa malu pada konstituennya terkait sikap PDIP dalam pemerintahan lalu. Cuma sayangnya dia tidak sadar apa yang dilakukannya ini malah akan mengacaukan semuanya,” imbuhnya.