Pengamat: Pelayanan Publik Meningkat Signifikan, Tapi....

Diterangkan Nirwono juga, dampak negatif dari terlalu mengandalkan bantuan swasta, yakni pejabat menjadi malas, cari aman, dan kerap melempar tanggung jawab kepada swasta. Mereka hanya mau mengambil gajinya, tapi tidak mau bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. 

Belum lagi, pemberian CSR oleh swasta kepada pemerintah daerah, kerap disertai embel-embel untuk kepentingan perusahaan bersangkutan. Salah satu contohnya dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta, yang ternyat bantuan swasta disalahgunakan oleh oknum perusahaan tertentu, guna melancarkan perizinan membangun pulau buatan. ”Kondisi ini semestinya juga menjadi bahan evaluasi oleh Pemprov DKI,” jelasnya. 

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta masih belum banyak berbuat untuk mengatasi banjir dan mengurai kemacetan lalu lintas (lalin). Dari pengamatannya, Pemprov DKI masih lebih banyak pencitraan dan belum menyentuh akar dari dua permasalahan besar itu.

Dia juga mencatat banyak pekerjaan yang tidak berlanjut, seperti penataan pasar Tanah Abang, Pasar Minggu, Jatinegara. Kemudian, revitalisasi waduk Pluit dan Riario, serta masih ada 42 waduk dan 14 situ yang belum disentuh. Belum lagi pemberantasan mafia rusun dan makam, penataan PKL dan trotoar, serta berbagai kekurangan lainnya. (wok/dil/jpnn)