Pengaruh Politik dalam Birokrasi harus Dibatasi

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi punya pemikiran sendiri tentang penilaian beberapa lembaga survey yang menganggap bahwa reformasi birokasi Indonesia mengalami kegagalan. Dirinya menganggap bahwa campur tangan politik dalam birokrasi masih kental terutama pada pemerintahan daerah.

"Sistem yang kita bangun tidak bisa menghindar dari hal itu. Sebab partai politik menjadi kendaraan bagi kepala daerah. Karena kendaraan itu dipakai, tentu ada kompensasi," urai Gamawan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat  (11/6). Menurutnya, budayaa itu haruslah diubah kerena memang sudah tidak diperlukan lagi.

Seharusnya, lanjut dia, partai politik yang menang dalam pemilukada harus berterima kasih kepada sosok yang diusungnya karena harkat partainya sudah terangkat. Cukup itu saja. Jangan sampai setelah itu, menagih bagaimana partisipasi partaianya dalam birokasi. Dirinya berharap, tidak perlu lagi bagaimana seorang kepala daerah harus soan dan partisipasi ke partai.

"Yang ideal, partai poltik yang menang mengatakan, kami telah perjuangkan lahirnya seorang pemimpin yang ideal, silahkan dimanfaatkan oleh masyarakat dan kami menarik diri untuk tidak lagi mendesak kepala daerah serta tidak akan mencampuri,"  terang mantan Gubernur Sumatera Barat. "Itu yang ideal dan disitulah tingkat keberhasilan parpol," imbuhnya dengan nada tegas.