Pengelola Rusun Bongkar Sekolah PAUD, Haji Lulung Meradang

jpnn.com - JAKARTA -  Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Abraham Lunggana menyesalkan pembongkaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Musala Al-Muhajirin, Rusun Marunda, Jakarta Utara. 

Lulung mengatakan pembongkaran oleh unit pengelola rusun ini merupakan perbuatan sewenang-wenang.

"Pembongkaran dan penyegelan musala dan tempat PAUD di Rusun Marunda oleh UPRS adalah tindakan yang sewenang-wenang dan diskriminatif," kata Lulung saat dihubungi wartawan, Selasa (2/8).

Lulung mengatakan, penyegelan dan  pembongkaran yang dilakukan pihak pengelola rusun itu seharusnya tidak terjadi. "Tidak dapat dibenarkan karena penghuni mayoritas muslim, 98 persen," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini.

Menurut dia, fasilitas umum semacam musala, sarana pendidikan sangat penting dan seharusnya wajib disediakan oleh pihak pengelola. Apalagi, agama dan pendidikan adalah kebutuhan dasar manusia serta dijamin Undang-undang.

"Mal saja yang komersial masih menyediakan sarana peribadatan apalagi kompleks hunian yang dibiayai negara. Ini jelas ada unsur kesengajaan dan diskriminatif," kata Lulung lagi.

Terlebih, lanjut dia, musala  bukan fasilitas komersial dan pelaksanaan PAUD menurut kepala sekolahnya tidak dikomersialkan alias gratis. Bahkan, sudah berlangsung selama tiga tahun dan sangat membantu bagi kalangsungan pendidikan dan belajar mengajar anak usia dini sebagai bagian program pemerintah mencerdaskan generasi anak bangsa.

Dia menambahkan, kalau  ada rencana ingin membongkar bangunan, maka fasilitas bangunan musala seharusnya sudah dibangun terlebih dahulu secara permanen. Aktivitas PAUD yang ada di dalam tidak perlu disegel. Sebab, tidak mengganggu aktivitas  penghuni rusun Marunda bahkan justru sangat membantu bagi anak-anak penghuni rusun.