Pengelolaan Keuangan Daerah Kian Memburuk
Jumat, 27 Februari 2009 – 09:57 WIB
”Buruknya transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah meningkatkan peluang kebocoran dan menghambat kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat,” jelas Anwar.
Dikatakan, hasil pemeriksaaan BPK RI atas 275 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2007 pada semester I tahun anggaran 2008 menunjukkan hanya 3 LKPD yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Sementara 173 LKPD mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP).