Pengelolaan Keuangan Daerah Kian Memburuk

Jumat, 27 Februari 2009 – 09:57 WIB

Kata Anwar, diperlukan action plan untuk memperbaiki opini yang ada. Mulai dari sistem pembukuan, sistem aplikasi teknologi komputer, inventarisasi asset dan hutang. Berikut, penjadwalan waktu penyusunan laporan keuangan dan pemeriksaaan serta pertangungjawaban quality inssurance atas LKPD oleh pengawas intern, dan sumber daya manusia.

Gubernur Sumatera Selatan, Ir H Alex Noerdin menjelaskan bahwa terwujudnya penyelenggaran pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan salah satu agenda reformasi. Dia berharap dialog publik tersebut bisa memberikan pengaruh positif bagi sejumlah daerah dalam melakukan pengelolan keuangannya.

Hadir dalam dialog publik tersebut, antara lain Direktur pembiayaan dan kapasitas daerah, Drs Adrianyanayah, Indro Baskoro, Dirjen Bina Administrasi keuangan daerah, Gubernur Bengkulu, Gubernur Bangka Belitung, wakil Gubernur Lampung, Bupati dan walikota se-Sumsel, Ketua DPRD Sumsel, Lampung dan Bengkulu dan Babel, Sekda Sumsel, Bengkulu, Lampung dan Babel. (mg16)

PALEMBANG – Pengelolaan keuangan di sejumlah daerah di Indonesia kian buruk. Alat ukurnya terlihat dari transparansi dan akuntabilitas keuangan

• First «
• Prev
• 1
• 2
• 3