Pengusaha-Pemerintah Perlu Duduk Bersama

Rabu, 25 Januari 2012 – 05:26 WIB

"Paling tidak ada dua hal yang menjadi inti permasalahan. Pertama, keharusan kawasan berikat berlokasi di kawasan industri yang kemudian dianggap menyulitkan karena sudah banyak kawasan berikat yang tidak berlokasi di kawasan industri," terangnya.

Kedua, lanjut Iman, keharusan industri yang ada di kawasan berikat mengekspor 75 persen produknya. "Padahal saat ini banyak industri di kawasan ini justru 75 persen produknya dipasarkan di dalam negeri," tukasnya.

Dia menilai, kesalahan sudah terjadi sejak awal konsep kawasan berikat ini digulirkan. Jelas tujuan kawasan berikat adalah memberi insentif bagi industri berorientasi ekspor. "Ternyata industri yang 75 persen lebih produknya dipasarkan di dalam negeri juga diizinkan di kawasan berikat," imbuhnya.

Selain itu, doktor lulusan Jepang ini juga menuduh pemerintah terlalu gampang memberi izin kawasan berikat. "Nah sekarang ketika pemerintah tidak bisa mengawasi kawasan berikat, tiba-tiba muncul PMK 147 yang justru dampaknya merugikan pengusaha. Ini pendekatan tambal sulam," kata Iman.

JAKARTA - Komisi VI DPR RI mengusulkan agar pemerintah dan pengusaha duduk bersama terkait dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next