Meski demikian Blucer menegaskan, opini itu bukan jaminan bahwa di Pemda DKI sudah bebas dari korupsi. "Kewajaran bukan berarti kebenaran mutlak atas suatu transaksi, tapi hanya kewajaran atas hal-hal yang material atas penyajian laporan keuangan. Sehingga tidak dapat jadi dasar apakah suatu pemerintah daerah melakukan tindak pidana korupsi atau tidak," ujar Blucer. (dil/jpnn)
JAKARTA - Opini wajar tanpa pengcualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah DKI Jakarta disambut