Penjelasan Soal Tarif Jalan Berbayar dan Daftar Mobil yang Bebas Melintas

jpnn.com, JAKARTA - Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono menyampaikan soal besaran tarif jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP).

Menurut Heru, tarif ERP di Jakarta belum diputuskan dan masih akan dibahas dengan Pemerintah Pusat.

“Tarif saya tidak menyampaikan, tetapi masih perlu pembahasan dengan tingkat pusat,” ujar Heru, Rabu.

Dia menjelaskan pembahasan soal tarif rencana penerapan ERP itu masuk dalam tahapan lanjutan setelah regulasi yang mengatur soal ERP itu rampung ditargetkan tahun ini.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo menjelaskan usulan dari pihaknya untuk besaran tarif rencana penerapan ERP yakni kisaran Rp 5 ribu hingga 19 ribu menyesuaikan kategori dan jenis kendaraan.

Berdasarkan pemaparan Dinas Perhubungan DKI pada rapat Bapemperda DPRD DKI pada 3 Oktober 2022 terkait Rancangan Perda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik yang mengatur ERP menyebutkan prinsip penerapan tarif salah satunya berdasarkan jenis kendaraan.

Kemudian, meski berlaku untuk seluruh kendaraan, tetapi draft tersebut menyatakan ada pengecualian bagi kendaraan-kendaraan tertentu. 

Hal itu tercantum dalam Pasal 15 raperda tersebut. Kendaraan-kendaraan yang mendapat pengecualian, seperti: