Perhutanan Sosial era Jokowi Mengubah Kehidupan Petani Jawa Barat

jpnn.com, JAKARTA - Program perhutanan sosial mendapat apresiasi dari petani. Program yang digeber selama pemerintahan Presiden Joko Widodo itu disebut banyak manfaatnya.

Hamzah, perwakilan dari Paguyuban Tani Sunda Hejo di Garut, Jawa Barat, mengaku salah satu perubahan yang terasa adalah soal aturan masa bakti pengelolaan lahan hutan.

Program perhutanan sosial era Jokowi menerapkan aturan masa bakti pengelolaan lahan menjadi 35 tahun. "Sebelumnya, hanya lima tahun, dan itu belum tentu diperpanjang," kata Hamzah dalam diskusi bertajuk Rabu Satu di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/2).

Aturan masa bakti penggarapan lahan ini dinilai telah memberikan kepastian hukum bagi petani. Dengan begitu, masyarakat perkebunan jadi lebih tenang dalam merencanakan usaha tani mereka.

Hamzah juga bercerita dahulu izin masa bakti hanya bisa keluar dari Perhutani tingkat kabupaten. Namun, saat ini, izin penggarapan lahan dikeluarkan langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Banyak regulasi, banyak kemudahan untuk masyarakat desa hutan yang sebelumnya kurang tersentuh pemerintah," ucap petani komoditas kopi di Garut itu.

Menurut Hamzah, masyarakat di desa hutan juga mendapat bantuan modal dengan bunga ringan dari pemerintah. Ada pula aturan yang mewajibkan pemangku kepentingan di pemerintahan lokal untuk membantu petani yang menggarap lahan hutan.

"Menurut saya program Pak Jokowi ini bagus dan harus dilanjutkan di daerah lain. Bagi saya ini sebagai bentuk kekuatan ekonomi rakyat," ungkap dia.