Periode Kedua, Jokowi Menanggung Beban Ganda

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu evaluasi penting dari kinerja periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah kurang fokus pada pada janji dan agenda pembangunan.

Apa yang menjadi ‘jualan’ kampanye misalnya revolusi mental, pertumbuhan ekonomi 7 persen, penuntasan kasus HAM masa lalu, memperkuat KPK dan pemberantasan korupsi, hingga program pembangunan unggulan yakni menjadikan Indonesia poros maritim dunia hingga akhir jabatan belum menunjukkan hasil signifikan.

Anggota DPD RI atau Senator Fahira Idris mengungkapkan, lima tahun ke depan, Presiden Jokowi tidak hanya dituntut menunaikan janji-janji yang dibuat pada saat Kampanye Pilpres 2019, tetapi juga menuntaskan janji dan agenda pembangunan yang belum terselesaikan di periode pertamanya.

Beban ganda ini hanya bisa diurai jika Jokowi mampu setia pada janji kampanye dan tetap fokus kepada agenda pembangunan yang sudah digariskannya.

“Revolusi mental tidak ada kabar, ekonomi meroket ternyata cuma angan. Belum lagi kalau kita bicara penuntasan kasus HAM, penguatan KPK dan pemberantasan korupsi yang kian tak tentu arah. Fokus pembangunan juga senada. Mimpi menjadikan Indonesia poros maritim di dunia, malah yang banyak diresmikan jalan tol. Janji mewujudkan kedaulatan pangan, malah kran impor pangan dibuka begitu lebar. Periode kedua ini Pak Jokowi menanggung beban ganda,” tutur Fahira Idris, di komplek Parlemen, Senayan Jakarta pada Selasa (22/10).

Dia mengatakan, janji penuntasan kasus HAM masa lalu yang tidak mengalami kemajuan berarti saat ini malah bertambah dengan desakan pengusutan tuntas meninggalnya lima demonstran yang menolak revisi UU KPK.

Sementara janji penguatan KPK dan pemberantasan korupsi lima tahun ke depan, menurutnya, akan terus dibayangi ketidaktegasan Jokowi terhadap pasal-pasal yang dinilai melemahkan KPK dalam UU KPK terbaru yang sudah resmi berlaku.

Bukan hanya kurang fokus terhadap agenda pembangunan yang sudah ditetapkan, Presiden Jokowi juga terkadang menjalankan program pembangunan yang tidak ada dalam rencana pembangunan nasional. Bahkan program yang tidak ada ini malah dijadikan program prioritas.