Perjalanan Dinas Luhut dan Jajarannya Kena Pantau BPK

Ke depan, Luhut mengusulkan perlunya ditinjau ulang ketentuan tersebut agar tidak jadi temuan dalam pemeriksaan laporan keuangan.

"Komplain dari Eselon I, II, dan III ya itu sama saja. Ya kita juga harus jujur melihat itu satu masalah yang perlu kita perbaiki," imbuh Luhut.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna, mengatakan pihaknya tidak membuat aturan namun hanya memeriksa berdasarkan standar yang ada, yakni Peraturan Menteri Keuangan soal perjalanan dinas.

"Kami memahami betul apa yang dirasakan Pak Luhut dan mungkin pimpinan K/L yang lain namun demikian kami tidak dalam posisi untuk mengubah aturan itu. Apabila aturan itu dipandang perlu disesuaikan, saya pikir merupakan wewenang dan ranah pemerintah untuk melakukan itu," pungkas Agung. (antara/jpnn)