Perlu Audit Investigatif Proyek Depo Balaraja

Untuk Ungkap Jumlah Kerugian Negara

Jumat, 05 Oktober 2012 – 20:20 WIB

Ditambahkannya, aparat penegak hukum baik Polri, Kejaksaan Agung maupun KPK juga perlu mendalami dugaan korupsi proyek depo balaraja. Satya mengaku sudah mengantongi data tentang kejanggalan proyek Balaraja setelah menerima laporan dari Gerakan Indonesia Bersih (GIB).

Sementara Koordinator GIB Adhie Massardi yang dihubungi secara terpisah mengapresiasi langkah Menteri BUMN Dahlan Iskan yang berkomitmen untuk mendorong pengungkapan kasus proyek depo Balaraja. "Pak Dahlan bilang uang USD 6,4 juta itu besar sekali sehingga penggunaanya harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu uang rakyat," kata Adhie.

Mantan Juru Bicara Kepresidenan itu menambahkan, jika kasus tersebut tidak segera diungkap maka proyek Balaraja akan terus menjadi ajang pengusaha petualang untuk mengeruk uang negara. "PWS harus kembalikan uang rakyat milik Pertamina. Tapi oknum-oknum Pertamina dan PWS yang terlibat harus tetap dipidanakan," tegasnya.

Dari temuan GIB, ada dugaan pembobolan keuangan negara terkait pembayaran ganti rugi tahap pertama sebesar USD 6,349 juta dari Pertamina kepada PT PWS. Menurut Adhie, seharusnya Pertamina tidak perlu buru-buru membayar ganti rugi tersebut karena aset non-tanah berupa dokumen-dokumen, nilainya tidak setara dengan jumlah yang dibayarkan perusahaan plat merah itu. Selain itu, Pertamina juga belum sepenuhnya bisa menguasai aset non-tanah itu.

JAKARTA -  Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha yang membidangi pertambangan dan energi meminta aparat penegak hukum agar tidak menganggap

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next