Perlu Regulasi untuk Honorer Nonkategori, Komisi X: Pemerintah jangan Lepas Tangan

"Memang sudah dilarang rekrutmen honorer lagi sejak 2005 tetapi daerah masih kekurangan guru. Makanya kepala sekolah merekrut honorer," ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketum PHK2I Titi Purwaningsih mengatakan, tidak masalah bila DPR juga memperjuangkan honorer nonkategori.

Namun, yang harus didahulukan adalah honorer K2 karena punya landasan hukumnya.

"Kami butuh perlindungan hukum juga agar pemerintah tidak lepas tangan. Jangan sampai karena mau menyelamatkan yang lain honorer K2 malah tertinggal. Masih banyak teman kami yang belum terangkat jadi ASN dan itu harus diselamatkan. Jangan korbankan honorer K2 lagi," tutupnya. (esy/jpnn)