Perludem Kecam Belum Adanya Sanksi Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan saat Pilkada

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini merasa terdapat ketidakadilan diterima rakyat kecil, dibanding elite politik ketika melanggar protokol kesehatan selama pandemi Covid-19.

"Terlihat sekali bahwa elite itu lebih mendapatkan privilege, kemewahan hukum dibandingkan dengan warga kebanyakan," kata Titi dalam diskusi daring di Jakarta, Sabtu (26/9).

Menurutnya, rakyat kecil mendapatkan hukuman sosial seperti menyapu jalanan hingga membersihkan toilet ketika melanggar protokol kesehatan.

Bahkan, ujar dia, pedagang kecil sampai ditutup usahanya ketika melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

"Bagaimana orang awam, begitu keras tindakan atau langkah hukum yang diambil. Apabila mereka melakukan pelanggaran protokol kesehatan seperti restorannya ditutup, tempat usahanya disegel," beber Titi.

Sebaliknya, lanjut dia, elite politik pelanggar protokol kesehatan tidak dikenakan sanksi apa pun.

Dari 243 pelanggaran protokol kesehatan saat tahapan pendaftaran Pilkada 2020, semuanya tidak ditindak.

"Hampir tidak ada langkah hukum terhadap pasangan calon pada tanggal 4-6 September lalu yang melanggar protokol kesehatan," ujar Titi.