Pernyataan Dewan Adat Dayak terkait Isu People Power 22 Mei 2019

Shaleh juga mendukung langkah TNI dan Polri untuk menjaga keuntuhan NKRI dari segala ancaman dari dalam dan luar. “Kita harus dukung aparat untuk menindak siapapun yang ingin mencoba mengacaukan republik ini,” tandasnya.

Sementara itu Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) H. Ustadz Suryadi mengajak masyarakat di Pulpis tidak terpengaruh dengan pengerahan massa pada 22 Mei.

"Kegiatan poeple power dalam sistem kenegaraan untuk mengganggu pemerintahan yang sah," ungkapnya, seperti diberitakan Radar Sampit (Jawa Pos Group).

Pihaknya mengimbau masyarakat Pulang Pisau agar dapat menahan diri dan tidak ikut serta dalam bagian aksi people power sehingga situasi bisa tetap aman dan kondusif.

"Secara pribadi tidak setuju tentang adanya rencana pengerahan massa dalam bentuk people power karena dapat mengganggu persatuan, kesatuan dan kedaulatan negara," katanya.

"Percayakan semua pada yang berwajib, mari kita bersatu untuk menjaga NKRI, serta bersama-sama dalam membangun bangsa Indonesia ini ke depan lebih maju lagi, begitu juga Kabupaten Pulpis yang kita cintai ini," tegasnya.

Gerakan Pemuda Ansor Kalteng juga menolak people power. “Pengurus GP Ansor Kalteng juga menyerukan agar masyarakat bersama menjaga persatuan dan keutuhan NKRI pascapemilu. Apapun hasil penghitungan, maka itulah hasil demokrasi. Semua pihak hendaknya bisa menerimanya dengan lapang dada dan menghormati putusan KPU nantinya,” ujar Ketua PW GP Ansor Kalteng Elly Saputra, Minggu (19/5).

Saputra menolak adanya gerakan-gerakan inkonstitusional, termasuk gerakan massa yang dibangun atas dasar emòsional dan bukan atas nama kecintaan kepada bangsa dan negara.

BACA JUGA: Rekrutmen PPPK Tahap II: Guru Honorer Nonkategori, Harap Sabar ya