Pernyataan Sikap Civitas Fisip Unpad Soal Revisi UU Pilkada: DPR Pertontonkan Pembangkangan Konstitusi

Proses perubahan yang dilakukan secara tergesa-gesa, kata Firman, juga menafikan partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembentukan undang-undang. 

Melihat kondisi ini, Civitas Departemen Ilmu Politik Fisip Unpad pun mengajak kepada seluruh pihak untuk peduli dan melanjutkan demokrasi di Indonesia. 

Berikut empat poin pernyataan sikap Civitas Fisip Unpad: 

1. Mendorong Presiden dan DPR untuk bertindak bijak dalam mengambil keputusan terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dengan sungguh-sungguh berpatokan pada konstitusi dan tidak melakukan pembangkangan konstitusi 

2. Meminta KPU segera melaksanakan putusan MK No. 60 dan No. 70 tahun 2024 demi terwujudnya prinsip kedaulatan rakyat, kontestasi yang setara,dan partisipasi yang bebas dalam demokrasi.

3. Mengawal penyelenggaraan Pilkada 2024 sesuai dengan aturan konstitusi.

4. Mendorong publik untuk berpartisipasi aktif dalam menggunakan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga dengan bertanggung jawab dalam menentukan pilihannya dalam Pilkada 2024. (mcr27/jpnn)