Pertamina dan ESDM Perlu Digeledah

Kamis, 28 Agustus 2008 – 18:25 WIB

JAKARTA (RP) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta memberikan mandat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengaudit dan menggeladah Pertamina serta Departemen ESDM sebagai lembaga yang mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar secara terus menerus dari sektor minyak dan gas (Migas).

Demikian antara lain disampaikan oleh mantan Hakim Agung Bismar Siregar dan Ketua Umum Forum Studi Aksi Demokrasi (Fosad) Faisal Riza Rahmat secara terpisah di Jakarta, Kamis (28/8) menanggapi keterangan pihak pertamina yang mengatakan, setiap tahun Pertamina rugi Rp37 triliun dan setiap bulan harga bahan bakar gas (BBG) akan terus naik serta perlu dievaluasi.

Bismar Siregar mengatakan, negara dan keuangannya harus diselamatkan untuk menghindari anarkis penghakiman rakyat (people power) yang sedang dipersiapkan sejumlah LSM dan ormas berpengaruh di negeri ini, sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada kepemerintah dan aparat hukum yang tidak mampu memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

Bismar juga menegaskan bahwa Presiden bukan hanya bertugas sebagai pemimpin, tapi juga harus mempertanggungjawabkan semua kebijakannya, baik yang salah maupun yang benar kepada rakyat dan terutama kepada Allah. Karena itu, Presiden harus berani memecat semua aparat yang tidak amanah dan dengan sengaja mencari keuntungan di luar prosedur yang benar menurut hukum. “Ketegasan presiden itu penting sebagai socktherapy bagi aparat pemerintah yang sedang menjabat saat ini dan yang akan bertungas pada masa datang. Sudah hampir lima tahun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertugas sebagai kepala negara, dan mestinya semua atau paling tidak sebagian besar dari kebijakannya sudah membuahkan hasil konkret,” tegas Bismar.

People power

Sementara Ketua Umum Forum Studi Aksi Demokrasi (Fosad) Faisal Riza Rahmat menegaskan, secara politis maupun matematika, Susilo Bambang Yudhoyono masih memiliki kesempatan kedua kalinya menjadi Presiden, karena itu dia harus bisa mengambil tindakan tegas kepada para pembantunya yang korup dan yang tidak setia kepada kebijakan yang dia ambil.

Faisal mengatakan, jika Presiden tidak bisa membendung penyalahgunaan wewenang di pemerintahan, terutama di sektor migas, maka rakyat akan bergerak hingga terjadi aksi people power. “Fosad bersama LSM dan Ormas berpengaruh akan memfasilitasi aksi peopl power sebagai mosi tidak percaya kepada pemerntah,” tegas Faisal yang juga pendiri FKPPI itu.