Petrus Ungkap 6 Fakta Kontroversi Sikap Mendagri dan Gubernur NTT

jpnn.com, JAKARTA - Mendagri Tito Karnavian hingga Sabtu 5 Februari 2022 belum memberikan klarifikasi apapun terkait alasan penarikan seluruh dokumen SK Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende Tahun 2019-2024.

“Sejak peristiwa penarikan seluruh Surat Mendagri, Salinan dan Petikan SK Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende Tahun 2019-2024 dari Gubernur NTT, tanggal 27 Januari 2022, Tito Karnavia belum memberikan klarifikasi,” ujar Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus, Minggu (6/2/2022).

Padahal, menurut Petrus, klarifikasi itu merupakan kewajiban Mendagri sebagai bentuk akuntabilitas publik, sesuai Undang-Undang dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Sebab, Mendagri bersikap inkonsisten yaitu semula menolak berkas Permohonan Pengesahan, kemudian mengeluarkan SK Pengesahan, tetapi kemudian berubah sikap menarik kembali Surat Salinan dan Petikan SK Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende.

Sebagai seorang Mendagri, kata Petrus, watak anomali dan ambigu dalam tata kelola pemerintahan bisa melahirkan instabilitas, apalagi terkait urusan Pilkada.

Menurut Petrus, menarik kembali SK Pengesahan Pengangkatan berarti membatalkan pelantikan, namun pada saat yang sama, Mendagri membiarkan Gubernur NTT melantik Wakil Bupati Ende.

“Ini memberi pesan kuat bahwa persoalan Wakil Bupati Ende, hanya soal dua pribadi dan diselesaikan antar-dua pribadi Tito Karnavian dan Viktor B Laiskodat (Gubernur NTT), dan ini namanya pembodohan publik NTT,” tegas Petrus.

Selanjutnya, Petrus mengungkap enam fakta kontroversi Sikap Mendagri dan Gubernur NTT dalam pengesahan pengangkatan dan pelantikan wakil bupati Ende sebagai berikut: