PHK Menjadi Akar Masalah di Papua

TIMIKA – Menyikapi sejumlah pengaduan dari masyarakat, membuat Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Mimika Pieter Yan Magal, Rabu (14/7) kemarin menggelar jumpa pers di kantor DPRD Mimika. Persoalan pertama yang dikomentari Pieter Yan Magal adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menimpa beberapa warga tujuh suku yang bekerja di perusahaan PT. Freeport Indonesia (PTFI).

Jumlah pengadu yang terkena PHK yang diterima DPRD hingga saat ini ada enam orang, dimana mereka umumnya adalah anak tujuh suku. Menurut Pieter, mereka di-PHK umumnya karena terlambat kembali dari tempat cuti. Menurut Pieter, hal ini semestinya tidak boleh terjadi. Apalagi sampai menimpa anak atau karyawan tujuh suku yang bekerja di PTFI. Alasan dia, itu merupakan komitmen PTFI tahun 1996 untuk memberdayakan semua anak tujuh suku.

 

PHK yang terjadi di Mimika sempat menimbulkan gejolak dan ketegangan. Untuk meredam gejolak yang terjadi saat itu, maka menurut Pieter, PTFI berkomitmen menggandakan anak tujuh suku untuk diberdayakan dengan dipekerjakan di perusahaan. “Tapi yang lebih banyak di-PHK sekarang adalah anak dari tujuh suku,” ujar pria yang akrab disapa Pit ini.

 

“Dan kasus-kasus ini entah apakah diketahui management PTFI atau tidak,” jelasnya. Menyikapi persoalan tersebut, kata Pieter, DPRD akan memanggil manajemen PTFI, sebab hal itu perlu disikapi lebih lanjut karena mereka masyarakat Mimika yang pelu diperhatikan kelangsungan hidupnya. Namun DPRD, lanjut Pieter tidak akan mengganggu maupun mengintervensi manajemen PTFI.