JPNN.com 
Piet Ogah Datangi Posko Pendukung yang Tidak Menerapkan Protokol Kesehatan
jpnn.com, TELUK BINTUNI - Demi mencegah munculnya klaster baru dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Teluk Bintuni, para pasangan calon Bupati-Wakil Bupati yang berkompetisi, harus menegaskan berlakunya protokol kesehatan selama kampanye.
“Kalau tidak ada yang pakai masker, mohon maaf saya tidak akan datang di tempat tertentu, kalau tidak ada protokoler covid, dilakukan di posko-posko, atau di tempat pertemuan lain, saya dengan Pak Matret tidak akan hadir,” kata calon bupati petahana, Petrus ‘Piet’ Kasihiw, kepada tim pendukungnya.
“Saya mewakili pasangan Piet-Matret, Kandidat 02, PMK2, Jilid II, mengimbau kepada seluruh tim, simpatisan dan warga masyarakat Teluk Bintuni, agar senantiasa mematuhi protokoler kesehatan yang berkaitan dengan pandemi Covid-19 yang sedang melanda Teluk Bintuni,” imbau Petrus.
Menurut Piet, panggilan karib Petrus, tidak ada satupun kemenangan pada kontestasi Pilkada ini yang bisa dihargai dengan nyawa, terutama karena virus Covid-19.
“Ini suatu pandemi yang secara global mendunia, dan saya berharap di dalam Pilkada ini kami ingin menang, tetapi kemenangan itu tidak ada artinya, kalau terjadi korban jiwa, akibat Covid-19 atau akibat-akibat yang lain,” tambahnya.
Piet mengimbau bahkan memberikan garis tegas perihal pertemuan yang dilakukan di Posko-Posko pemenangan dari PMK2 (Piet-Matret Kokop Jilid II), mewajibkan protokol kesehatan ketat.
Dia meminta semua posko PMK2 yang tersebar di Teluk Bintuni menyediakan tempat untuk cuci tangan sebagai fasilitas standar, agar bisa juga dipergunakan oleh masyarakat sekitar, sebagai bagian dari sosialisasi pentingnya menjaga kebersihan selama masa pandemi.
“Di setiap pertemuan, di posko-posko, agar melakukan pembatasan jumlah orang. Jumlah orang dibatasi dengan tetap mematuhi protokoler covid. saya berharap di setiap posko itu ada tempat cuci tangan, ada sabun, bahkan juga kami siapkan masker. Kami siapkan masker untuk semua yang datang. Karena ini kita semua harus patuh pada ketentuan protokoler kesehatan yang sudah ditentukan baik secara nasional oleh gugus tugas nasional pencegahan dan pengendalian tugas secara struktur ke provinsi dan kabupaten,” imbuhnya.
