Pilbup Cianjur: Deden Nasihin Mendaftar ke KPU, Simak Kata Sambutannya

Ketimpangan yang mencolok antara wilayah utara, tengah, dan selatan yang menunjukkan ketidakmerataan pembangunan sistematis. Kawasan utara cenderung lebih maju, sementara tengah dan selatan jauh tertinggal.

"Kondisi tersebut semakin diperparah oleh rendahnya kualitas infrastruktur jalan. Saat ini, kondisi jalan rusak sepanjang 41,6 kilometer (km) dan 3.04,2 km lainnya mengalami rusak berat. Hal ini mencerminkan kegagalan dalam pembangunan infrastruktur yang dapat menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat," katanya.

Persoalan kelima, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cianjur rendah.

Kabupaten Cianjur pada 2023 memiliki PAD hanya sebesar Rp436,5 miliar dari total pendapatan daerah Rp4,2 triliun. 

Ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat menunjukkan lemahnya basis ekonomi lokal dan ketidakmampuan daerah untuk memaksimalkan potensi ekonomi yang dimiliki, padahal potensi dan peluang investasi di Cianjur sangat tinggi. Begitu juga potensi PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi, sangat tinggi.

Masalah keenam adalah, kasus human trafficking marak terjadi di Cianjur. Fakta itu menjadikan Kabupaten Cianjur sebagai salah satu daerah dengan kasus perdagangan manusia terbesar di Indonesia.

"Masalah ini bukan hanya cerminan dari tingkat pendidikan rendah, kemiskinan dan pengangguran tinggi, tetapi juga menunjukkan celah besar kelemahan dalam perlindungan sosial dan penegakan hukum," tuturnya. 

Dia juga menyinggung masalah sampah yang belum terkelola dengan baik.

Pada 2023, sampah yang terkelola hanya 18,87 persen. Realita ini mencerminkan kelemahan mendasar dalam manajemen pengelolaan sampah, baik di hulu sumber sampah maupun hilir lokasi pengolahan dan pembuangan.

"Tanpa upaya signifikan dalam pengelolaan sampah, Kabupaten Cianjur akan dihadapkan pada konsisi darurat sampah, yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat, daya tarik investasi dan pariwisata," katanya.