Pilgub Sultra Terancam Molor
Kamis, 23 Februari 2012 – 07:27 WIB
KENDARI - KPU Buton yang hanya beranggotakan tiga orang, bukan saja berbias dengan belum bisa dimulainya tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Buton tapi juga berpotensi berimbas pada tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) di Kabupaten Buton akan terganggu. Itulah yang diingatkan Safarullah, pengacara yang terkenal dengan spesialis penanganan kasus-kasus Pemilu di Sultra. Saat ditemui, Safarullah merinci tugas pertama anggota KPU pascadilantik adalah melakukan pemilihan Ketua KPU. Hanya saja sesuai Pasal 33 Ayat 1 Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu menegaskan bila rapat pleno KPU Provinsi ataupun Kabupaten dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya empat anggota KPU yang dibuktikan dengan daftar hadir.
"Mana mungkin tiga anggota KPU Buton yang dilantik bisa memilih ketua, karena bila ditentukan Ketua baru berarti anggota KPU melanggar Undang-undang," jelasnya seraya memperlihatkan Undang-undang yang dimaksud.
Safarullah menyayangkan tindakan KPU Sultra yang hanya melantik tiga orang saja dengan alasan, seorang calon anggota komisioner tercatat sebagai CPNS dan satunya diduga menjadi tim sukses calon Bupati. Padahal dalam Undang-undang tidak mengatur hal itu. Apalagi katanya seorang anggota Komisioner Buton sudah lebih dulu masuk penjaringan 10 besar baru dinyatakan lolos CPNS.
KENDARI - KPU Buton yang hanya beranggotakan tiga orang, bukan saja berbias dengan belum bisa dimulainya tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Ruth Sahanaya Sukses Gelar Konser 40 Tahun Berkarya
-
Maju jadi Calon Wali Kota Batu, Krisdayanti Masih Menunggu Surat Rekomendasi
-
Pertamina Minta Masyarakat Beli Gas Elpiji di Pangkalan Resmi
-
HUT Ke-497 DKI, Pemprov DKI Jakarta Pamerkan Koleksi Museum di Hotel Borobudur
-
Film Lafran Angkat Perjuangan Pendiri Organisasi HMI Lafran Pane
BERITA LAINNYA
- Legislatif
Menanggapi Deklarasi Paket Pimpinan LaNyalla Cs, Senator Filep: Berpotensi Melanggar Hukum dan Etika
Senin, 24 Juni 2024 – 19:06 WIB - Pilkada
Tito Bantah Isu Rotasi Pj Kepala Daerah Untuk Memudahkan Jokowi Cawe-Cawe di Pilkada
Senin, 24 Juni 2024 – 18:51 WIB - Pilkada
PKS Usung Kader Sendiri Jadi Cagub Jakarta, Paloh: Bisa Saja Terjadi Perubahan
Senin, 24 Juni 2024 – 17:45 WIB - Pemilihan Umum
418 Personel Kepolisian Awasi Rekapitulasi Ulang Suara di Jakut
Senin, 24 Juni 2024 – 16:49 WIB
BERITA TERPOPULER
- Riau
Korupsi Dana Bansos Rumah Ibadah, Eks Anggota DPRD & PNS di Dumai Ditangkap Polisi
Senin, 24 Juni 2024 – 17:01 WIB - Pilkada
Elektabilitas Anies Bikin Tokoh Lain Enggan Maju di Pilkada Jakarta 2024
Senin, 24 Juni 2024 – 14:22 WIB - Parpol
Dukung Muktamar Dipercepat, Gen Z PPP Harap Figur Ini Jadi Ketum
Senin, 24 Juni 2024 – 15:17 WIB - Kriminal
Kuasa Hukum Pegi Setiawan Duga 'Ada Udang di Balik Batu' dari Mangkirnya Polda Jabar
Senin, 24 Juni 2024 – 14:00 WIB - Pilkada
PKS Usung Kader Sendiri Jadi Cagub Jakarta, Paloh: Bisa Saja Terjadi Perubahan
Senin, 24 Juni 2024 – 17:45 WIB