Pilkada di DPRD Lebih Mudah Dikontrol KPK

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat, mengatakan alasan partainya menginginkan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Menurutnya, pemikiran itu sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi.

Selain itu, dengan ruang lingkup yang lebih kecil, pilkada oleh DPRD lebih mudah diawasi dan dikontrol oleh penegak hukum, salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jadi pemilukada langsung harus diakui rawan korupsi. Kalau lewat DPRD itu relatif lebih mudah diawasi dan dikontrol KPK. Ini sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi," kata Martin di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (5/9).‎

Menurutnya, pengalaman 10 tahun terakhir sudah cukup membuktikan jika pilkada langsung lebih banyak mudharat dibanding manfaatnya. Selain itu dengan pilkada oleh DPRD, dipastikan tidak akan menghabiskan banyak biaya.

"Dalam pemilihan langsung pengeluaran seorang calon berpuluh-puluh miliar bahkan beraturs miliar untuk tingkat kabupaten dan kota. Sesudah kepala daerah terpilih terjadilah kerawanan bermain-main dengan APBD," jelasnya.

Kondisi tersebut bahkan berimplikasi pada merebaknya politik uang dalam tatanan birokrasi pemerintahan, seperti dalam proses pengangkatan pejabat struktural dipemda.

"Akibatnya selama ini sudah ada 327 kepala daerah tersangkut korupsi dan masuk penjara selama 8 tahun ini. Itu data dari Kemendagri. Karena itu sampai sekarang (Gerindra) masih solid mendukung (Pilkada) lewat DPRD sampai pengambilan keputusan‎," tandasnya. (fat/jpnn)