Pilkada di Papua Tergantung Nyali Penyelenggara

Rabu, 09 Juni 2010 – 00:22 WIB

Seperti diketahui, sepanjang 2010 ini setidaknya tercatat akan digelar 21 Pilkada di Papua, yakni kabupaten Asmat, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Merauke, Nduga, Pegunungan Bintang, Puncak, Sarmi, Supiori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo, dan kota Jayapura. Namun Majelis Rakyat Papua (MRP) pada 26 November 2009 mengeluarkan SK Nomor 14/MRP/2009 tentang Penetapan Orang Asli Papua Sebagai Syarat Khusus dalam Penentuan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

DPR Papua (DPRP) pun menyurati Menteri Dalam Negeri dan meminta penundaan Pilkada kabupatan/kota di Papua, hingga adanya Peraturan Pemerintah (PP) dan Perda Khusus (Perdasus) tentang pelaksanaan pilkada provinsi paling timur itu. DPRP mengharapkan PP dan Perdasus itu mengakomodir SK MRP terkait persyaratan khusus bakal calon kepala daerah kabupaten/kota di Papua yang harus orang asli Papua, sebagaimana tertuang dalam SK MRP Nomor 14/MRP/2009.

Namun menurut Sapto, sesuai UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, MRP memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan atau saran dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur atau wakil gubernur ke DPRP. Sedangkan untuk konteks pilkada kabupaten/kota, MRP hanya memberikan saran terhadap bakal calon dan bukan menetapkan.(sam/ara/jpnn)

JAKARTA - Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkada kabupaten/kota di Papua tergantung dari keberanian KPU yang daerahnya

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News