Pilkada Sudah tak Efisien Sejak 2005

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diselenggarakan sejak 2005, harus segera dievaluasi.

"Pasalnya, Pilkada ini sangat tak efisien, baik secara anggaran maupun pelaksanaan," kata Fadli, Sabtu (16/2). Dia menambahkan, pembiayaan pilkada selama ini diambil dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurutnya, untuk pilkada kabupaten dan kota saja minimal menghabiskan Rp 25 miliar dan provinsi minimal Rp 100 miliar. Bagi daerah yang memiliki pendapatan rendah, kata dia, biaya sebesar itu jelas memboroskan anggaran daerahnya.

Hal tersebut akan mempengaruhi alokasi untuk pendidikan, kesehatan, atau pembangunan infrastruktur lainnya di daerah tersebut. Karenanya, tambahnya, pembiayaan pilkada lebih baik dialokasikan dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan APBD.