Pimpinan Honorer K2 Galang Gerakan Usir PPPK Guru Swasta dari Sekolah Negeri

Menurut Eko, seharusnya guru honorer yang pindah ke swasta tidak didata lagi di sekolah negeri sehingg mereka leluasa mendaftar dan mengisi formasi guru honorer aktif di sekolah negeri.

"Kami minta semua korda dan korwil PHK2I mendata sekolah-sekolah yang diisi PPPK dari guru swasta yang sekolahnya sudah ada pengajarnya," ucapnya.

Antisipasi ini kata Eko untuk mencegah pengalaman masuknya guru bantu terulang lagi. Saat itu banyak GTT tidak mendapatkan jam mengajar.

Ini jelas akan menimbulkan masalah sosial.

"Jangan salahkan guru honorer di sekolah negeri yang akan melakukan perlawanan karena merasa hak-haknya diambil orang lain," tegasnya.

Eko pun meminta Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk segera turun tangan. Jangan biarkan perpecahan di kalangan guru makin melebar. 

Dapodiknya diberesin dulu. Nanti akan terlihat banyak guru honorer  aktif disingkirkan oleh pustakawan, tata usaha, dan guru swasta.

"Guru swasta ini sebenarnya hanya mencoba mendaftar PPPK 2021. Sistemnya yang kacau makanya seharusnya dia ikut tahap II dan III malah melaju ke tahap I karena namanya masih tercatat sebagai guru honorer negeri," pungkas Eko Mardiono. (esy/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?