Pimpinan KPK tak Kompak Soal Revisi PP

JAKARTA--Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Abraham Samad mengaku menyetujui keputusan pemerintah terkait hasil revisi draf Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 yang mengatur mengenai kepegawaian di lembaga tersebut. Tentu saja sikap orang nomor satu di KPK ini sedikit bertolak belakang dengan wakilnya Bambang Widjojanto yang masih mempertanyakan PP tersebut.

Seperti diketahui, Bambang Widjojanto (BW) sempat berdebat sengit dengan Menpan Azwar Abubakar mengenai revisi aturan itu Minggu (9/12). Bambang merasa, KPK tidak dilibatkan dalam pembahasan draf PP tersebut. "Pada prinsipnya apa yang diputuskan pemerintah oleh presiden kita setujulah," tutur Abraham di Jakarta, Senin (10/12).

Saat berdebat dengan BW, Menpan Azwar mengatakan bahwa Abraham sudah menyetujui masa tugas pegawai dan penyidik di KPK adalah empat tahun dengan maksimal perpanjangan 10 tahun. Namun, Bambang menampik hal itu. Menurutnya, belum ada pembicaraan antar pimpinan mengenai revisi draf tersebut.

"Ketidaksetujuan bukan berarti penolakan kan. Kita bukan berarti menolak, jadi harus dibedakan. Apalagi kalau sudah ditandatangan terus kita menolak, bukan begtu. Kalau sudah ditandatangan ya kita terima. Apapun yang sudah jadi konsensus maka kewajiban kita menjalankan," kata Abraham.