Pimpinan PBNU Harus Bersih Politik

Kamis, 19 November 2009 – 22:03 WIB

Bahkan diawal berdirinya NU, 30 Februari 1926 sudah terjadi perbedaan pemikiran dengan munculnya ‘Tashwirul Afkar’ dan perbedaan yang tajam antara KH. Hasyim Asy’ari dengan Syekh Yasin al-Pasuruani. Kedua kiai itu kata Masdar, berbeda pendapat soal dibolehkannya pendidikan untuk perempuan di sekolah-sekolah dan pesantren. “Mbah Hasyim membolehkannya, tapi Syekh Yasin melarangnya. Jadi, kalau tidak ada terobosan pemikiran Mbah Hasyim, tidak mungkin kaum perempuan maju seperti sekarang ini,” tutur Masdar.

Liberalisasi pemikiran keagamaan itu tidak akan berhenti, kecuali dilarang berpikir. Jika hanya mendasarkan pada nalar murni maka akan terjadi sepekulasi-sepekulasi pemikiran. Tapi, kalau dengan pertimbangan kemaslahatan untuk rakyat yang lebih besar, maka liberalisme itu justru lebih bermanfaat daripada pemikiran fikih atau syariah yang hanya diperuntukkan bagi kepentingan diri atau kelompok tertentu saja, kata Masdar.

“Jadi, liberalisme pemikiran keagamaan yang posoitif harus terus didorong. Liberalisme nalar positif juga merupakan fikih yang harus dikembangkan. Fikih itu harus menyentuh kepentingan rakyat. Toh, hal itu sudah terjadi sejak zaman sahabat Umar bin Khottob,” imbuh Masdar.

Menjawab pertanyaan, bagaimana dengan munculnya dua kelompok pemikiran keagamaan antara liberalisme dan fundamentalisme yang dipelopori oleh anak-anak muda NU seperti Ulil Abshar Abdalla? Baik Said Aqil Siradj maupun Masdar F. Mas’udi menyatakan hal itu masih terjadi sampai sekarang. Persoalannya, kedua pemikiran yang ada itu tidak pernah didialogkan secara terbuka (tabayyun).

JAKARTA- Ketua Pelaksana Muktamar NU Prof Dr KH Said Aqil Siradj berharap calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang akan dipilih

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next