Pjs Gubernur Kepri Bahtiar: Tak Ada Keraguan Menindak Pelangggar Protokol Kesehatan

"Saya tegaskan bahwa tidak ada keraguan dalam melakukan penegakan hukum, kalau persuasif tidak mempan bisa, kita (aparat penegak hukum, red) tindak, bahkan pidanakan," tegasnya.

Saat membuka rakor, Mahfud MD menyampaikan, setelah masa pendaftaran calon beberapa waktu lalu yang menimbulkan sejumlah polemik karena masih terjadi kerumunan yang melanggar protokol kesehatan, ternyata pada masa kampanye kondisi cenderung lebih kondusif.

"Menurut pantauan, pelanggaran terjadi di luar pilkada, meskipun ada laporan yang datang dari pilkada. Namun sejauh ini berjalan dengan baik dan kondusif," kata Mahfud.

Hal ini, kata Mahfud, karena koordinasi terus dilakukan lewat rakor yang merupakan kesepakatan bersama Mendagri Tito Karnavian agar dapat rutin dilakukan.

Rakor penting untuk mengevaluasi kondisi yang terjadi di lapangan dan dapat segera di carikan solusi penyelesaian jika terjadi hal yang dapat menghambat pelaksanaan pilkada.

"Kita (jajaran pemerintah dan penyelenggara pemilukada, red)) evaluasi dan selalu siap melakukan langkah antisipasi sehingga pelaksanaan pilkada dapat berjalan baik," lanjutnya.

Sementara itu, Plh. Ketua KPU RI Ilham Saputra mengatakan bahwa KPU terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap tahapan pelaksanaan Pilkada, terlebih saat masa kampanye yang lebih mengutamakan media virtual di tengah pandemi covid-19.

Ilham melanjutkan, Koordinasi secara intens baik dengan Kemendagri dan Kementerian terkait lainnya juga bersama KPU di kabupaten dan Kota, sehingga PKPU menjadi panduan guna pencegahan covid19 seraya memberikan sosialisasi agar PKPU dapat di pahami dan di ketahui masyarakat secara luas.