PKB-Hanura Paling Antusias Carikan Lawan untuk Bu Risma

Ketua DPD PAN Surabaya Surat menuturkan bahwa mencari pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya yang kuat untuk saat ini bukan hal gampang. Dia berharap ada perubahan, bukan sekadar surat edaran atau peraturan KPU. Tapi, ada perubahan fundamental dalam undang-undang. ”Seandainya tidak ada batasan persentase kursi, tentu semua partai akan mendaftar,” ujar Surat.

PAN hanya punya empat kursi di DPRD Surabaya. Pada pengujung pendaftaran tahap kedua, PAN bersama Demokrat yang memiliki enam kursi mengusung pasangan Dhimam Abror-Haries Purwoko. Sayang, Haries mengundurkan diri setelah datang ke KPU.

Kejadian itu ternyata membuat Partai Demokrat juga berpikir lebih cermat lagi. Mereka tidak mau mengulang kejadian yang sama. ”Mosok sampai masuk ke lubang yang sama dua kali,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya Hartoyo.

Dari Partai Grindra, Ketua DPC B.F. Sutadi menyatakan akan bertemu lagi dengan tujuh pengurus partai yang tergabung dalam Koalisi Majapahit. Pertemuan itu akan dilangsungkan pada Jumat malam. Sebab, pada Jumat pagi ada pertemuan dengan KPU Surabaya lagi. ”Kalau malam ini (tadi malam, Red), teman-teman masih perlu mempersiapkan diri dulu,” ungkapnya.

Dia beranggapan bahwa Koalisi Majapahit tetap utuh meski PAN dan Demokrat sudah pernah mengusulkan pasangan sendiri. Dia menyadari bahwa itu bagian dari perintah pengurus pusat.

”Surabaya memang jadi salah satu barometer politik di Indonesia. Jadi, wajar saja pusat sangat menaruh perhatian khusus di kota ini,” kata anggota Komisi D DPRD Surabaya tersebut.

Sementara itu, Ketua KPU Surabaya Robiyan Arifin mengatakan sudah menerima surat edaran dari KPU. Berdasar surat edaran itu, dia pun telah mencabut surat ketetapan tentang penundaan pilwali pada 2017.

KPU Surabaya memang diberi batas waktu sampai Rabu (5/8) untuk membuat surat tersebut. ”Kami buat surat ketetapan itu Rabu sekitar pukul 23.00,” ungkap Robi.