PKB Kritisi Pemerintah karena Rendah Serap APBN

Rabu, 29 Desember 2010 – 23:45 WIB

Kegagalan pemerintah dalam menyerap utang luar negeri itu, menurut Lukman lagi, sangat merugikan keuangan negara, karena akan membuat jumlah utang terus meningkat, sekaligus juga kerugian membayar commitment fee meskipun utang luar negeri tersebut tak jadi ditarik oleh pemerintah. "Hingga akhir November 2010, tercatat dari total pinjaman luar negeri (sebesar) Rp 54,07 triliun atau USD 5,88 miliar, yang ditarik baru Rp 28,88 triliun (USD 3,14 miliar), atau hanya 53,4 persennya", imbuhnya.

Melihat beban ekonomi pada tahun 2011 mendatang, lanjut Lukman, salah satu tindakan internal yang harus segera dilakukan pemerintah adalah memperbaiki manajemen pengelolaan APBN/APBD, hingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin kuat, berkesinambungan dan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tahun 2011 nantinya. Sementara, terhadap derasnya arus modal asing yang masuk ke Indonesia, F-PKB meminta pemerintah dan Bank Indonesia (BI) mewaspadai kemungkinan terjadinya perang kurs (currency war), akibat kebijakan pelonggaran moneter oleh Amerika Serikat (AS) serta tekanan inflasi yang akan terus berlanjut di tahun 2011.

"Dalam konteks investasi, sebaiknya pemerintah mengarahkan arus modal asing (capital inflow) lebih banyak masuk ke investasi portofolio, yang bisa diserap ke sektor riil. Sehingga ancaman hot money dan bubble economic bisa dihindari," saran Lukman Edy pula.

Hal penting lainnya yang juga menjadi sorotan PKB, adalah soal ancaman terhadap deindustrialisasi di Indonesia. "Deindustrialisasi menyebabkan penyerapan tenaga kerja semakin rendah. Untuk itu, pemerintah harus konsisten dalam penerapan insentif fiskal bagi industri, dan juga melakukan perbaikan kebijakan di bidang energi dan infrastruktur, untuk memenuhi kebutuhan energi industri nasional seperti gas dan batu bara, serta penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk memperlancar arus perdagangan," papar Lukman.