PKS Dorong Hapus Kodam

Senin, 02 Maret 2009 – 09:28 WIB

Menurut Mahfudz, keberadaan koter sebagai ekspresi dwifungsi ABRI di masa lalu adalah warisan rezim Orba yang ingin membangun konsolidasi politik dan keamanan nasional. Ketika kondisi politik sudah solid dan gangguan keamanan semakin berkurang, tegas dia, koter kehilangan relevansinya.

 

Meski begitu, Mahfudz mengakui bahwa penghapusan koter perlu dilakukan secara bertahap. Di beberapa daerah yang rawan, seperti Papua, Maluku, NTT, dan Aceh, pola koter bisa ditoleransi untuk tetap dipertahankan. "Daerah-daerah aman sudah bisa diterapkan," tegasnya.

  

Tidak khawatir isu itu akan menyinggung TNI? "Justru kami munculkan gagasan ini dengan mempertimbangkan kadaulatan negara," jawab ketua Fraksi PKS di DPR tersebut. Dia menyebut kedaulatan kawasan maritim, penjarahan kekayaan laut, dan longgarnya jalur-jalur illegal logging ke luar negeri justru luput dari jangkauan militer.

 

"Maka, harus ada pemetaan ulang di mana TNI ditempatkan dan orientasinya lebih kepada ancaman eksternal," tandasnya.

 

JAKARTA - Sebuah isu politik yang cukup sensitif coba dimainkan PKS dalam Pemilu 2009. Isu itu adalah pembubaran struktur komando teritorial (koter),

• Prev
• 1
• 2
• 3
• 4
• Next