PKS Dorong Hapus Kodam

Senin, 02 Maret 2009 – 09:28 WIB

Anggota Komisi I FPKS Mutammimul ?Ula mengatakan, ke depan struktur TNI tidak banyak berubah bila tanpa dorongan politik dari eksternal. Sebab, TNI masih menggunakan model internal security, bukannya external security.

 

"Ini bisa dilihat dari rencana pembentukan kodam baru di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, serta Irian Jaya Barat," ujarnya. Semakin besarnya gelar kekuatan kewilayahan itu, lanjut Mutammimul, akan memengaruhi agenda reformasi TNI pasca 2009.

 

Dia mengakui reformasi TNI memang cenderung berjalan lamban. Salah satu penyebabnya, negara belum menyediakan anggaran yang memadai. Konsekuensinya, sulit meningkatkan performance alutsista (alat utama sistem persenjataan) dan rendahnya tingkat kesejahteraan prajurit.

 

"Maka, sulit membentuk prajurit TNI yang profesional," katanya. Rule of law yang belum tuntas, kelambanan pemerintah dalam menertibkan bisnis TNI, dan belum jelasnya penyelesaian RUU Peradilan Militer menambah berat beban reformasi militer.

 

JAKARTA - Sebuah isu politik yang cukup sensitif coba dimainkan PKS dalam Pemilu 2009. Isu itu adalah pembubaran struktur komando teritorial (koter),

• Prev
• 1
• 2
• 3
• 4
• Next