PKS Isyaratkan Tolak Penambahan Pasal

Kamis, 29 Maret 2012 – 18:44 WIB

Saat anggota DPR RI masih rapat dengan pemerintah menentukan nasib harga BBM, demonstrasi semakin memanas di depan gedung wakil rakyat tersebut. Foto: Arundono/jpnn

Dia mengatakan, keputusan penting juga masih bergantung pada hasil rapat kerja nanti malam. "Kalau di rakernya tidak dicapai kesepakatan, maka akan dibawa ke paripurna," katanya.

Cuma kelihatannya, menurut Tamsil, kemungkinan bisa dicapai kesepakatan dalam raker. "Karena kan sama-sama ayat 6 sudah setuju, tinggal flexibilitas (yang diusulkan dalam pasal 6A)  yang diberikan ke pemerintah itu (masih belum sepakat)," ujarnya.

Bagaimana dengan sikap PKS kalau misalnya terjadi voting di paripurna? Menurut Tamsil, PKS tidak ada masalah mau voting terbuka atau tertutup. "Kita jelas, patuh putusan MK, bahwa pemerintah punya kewenangan dan penyelenggaraan pemerintah itu kita ingin betul-betul dia gunakan kewenangan secara penuh tidak perlu diintervensi yang lain. Kita cuma berikan parameternya saja," kata politisi PKS, itu. (boy/jpnn)

JAKARTA -- Pemerintah tidak bisa menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)  sembarangan, tanpa ada parameter yang jelas. Apalagi, jika menurunkan

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News