PKS Kebon Sirih Apresiasi Teguran Mendagri untuk Ahok

jpnn.com - JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo yang mendesak Pemprov DKI bisa bekerjasama dengan legislatif. Pasalnya, hal yang sama sudah berkali-kali disuarakan kader PKS di DPRD DKI

Demikian ditegaskan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi. Menurut dia, sikap Mendagri yang disampaikannya saat Sidang Paripurna Istimewa dalam rangka HUT Kota Jakarta ke-489, Rabu 22 Juni 2016, sangatlah tepat dan mengena dengan kondisi Jakarta saat ini.

"Kami mengapresiasi pandangan Mendagri mengenai kondisi Jakarta, khususnya hubungan antara eksekutif dan legislatif di Jakarta," ujar Suhaimi, kemarin (26/6).

Selama ini, sambung Suhaimi, Pemprov DKI seperti ingin berjalan sendiri, tidak mau menengok ke unsur pemerintahan yang terdekat, yaitu DPRD. Bahkan, tambah dia, pemprov dianggap tak pernah mengonsultasikan atau mensosialisasikan peraturan gubernur (pergub) ke politisi Kebon Sirih. 

Akibatnya, baru belakangan diketahui ada pergub yang menyebabkan gejolak di masyarakat. “Contoh terdekat soal aplikasi qlue yang mendapat penolakan hampir semua RT dan RW se-DKI,” ungkap Suhaimi.

Karena itu, dia senang Mendagri mengingatkan bahwa sekecil apapun perubahan harus dimusyawarahkan antara eksekutif dan legislatif. Apalagi, lanjutnya, di setiap daerah juga terdapat forum Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, TNI dan yang lainnya, “Sehingga ada deteksi dini terhadap hal-hal yang berkembang di masyarakat,” terang dia.

Suhaimi juga menuturkan, Pemprov DKI harus bersungguh-sungguh membangun senergitas dengan DPRD untuk mendapatkan hasil pembangunan yang jauh lebih baik. Sehingga mampu meminimalisasi gejolak di masyarakat. 

"Termasuk membuat temperatur politik tidak meninggi. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan dengan baik dan APBD dapat dioptimalkan,” imbuh anggota Komisi D (bidang pembangunan) DPRD DKI Jakarta itu. (wok/dil/jpnn)