PKS Minta Mendagri Tidak Picu Polemik

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini, menyarankan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengurungkan niat menunjuk perwira tinggi Polri menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) dan Jawa Barat (Jabar).

Menurut Jazuli, untuk menghindari polemik yang kontraproduktif, Tjahjo sebaiknya menunjuk pegawai negeri sipil yang memenuhi kualifikasi sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah berlangsung selama ini.

Dia menegaskan Mendagri tidak perlu memantik polemik. Karena itu, ujar dia lebih baik kembalikan saja pengisian jabatan Pj Gubernur sebagaimana yang sudah berlangsung selama ini yaitu dari pejabat sipil atau PNS yang memenuhi kualifikasi.

"Saya kira akan lebih arif dan bijak jika Mendagri mengurungkan niatnya," tegas Jazuli, Minggu (27/1).

Anggota Komisi I DPR itu justru khawatir jika polemik ini berlanjut malah akan meningkatkan tensi politik. Pada akhirnya justru akan menambah rawan atau potensi konflik di lapangan pada saat pilkada.

Terkait potensi kerawanan yang diidentifikasi, Mendagri tidak perlu mengatasinya dengan serta-merta menunjuk pelaksana tugas dari institusi Polri. "Tapi cukup mengantisipasi dengan memperkuat koordinasi dengan instansi keamanan yang ada baik dari unsur intelijen negara maupun kepolisian," ungkapnya.

Apalagi, ujar dia, di setiap daerah juga ada Polda dan Kodam yang yang siap memberikan bantuan pengamanan untuk mendukung terselenggaranya Pilkada yang tertib dan aman. Jadi sudahlah tidak usah dilanjutkan usulan tersebut.

"Kalaupun sudah terlanjur diusulkan kepada presiden, saya harap presiden tidak melaksanakan usulan tersebut untuk selanjutnya mengembalikan penunjukan Plt dari pejabat sipil yang berkompeten," kata Jazuli.