Please, Kader Golkar Jangan Sampai Korupsi

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya Idrus Marham menyatakan, partainya sudah berkali-kali mengingatkan semua kadernya untuk menghindari korupsi. 

Idrus menyatakan hal itu guna menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wali Kota Tegal Siti Mashita Soeparno yang diusung Partai Golkar. 

Idrus mengatakan, musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dan rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Golkar sudah memutuskan bahwa setiap kader partai berlambang beringin hitam itu harus taat hukum. Menurut Idrus, DPP PG akan senantiasa mengingatkan seluruh kader terutama yang di eksekutif dan legislatif  agar konsisten melaksanakan aturan dan mengikuti mekanisme-mekanisme yang ada. 

"Kami meminta betul-betul menghindari jangan sampai terlibat dalam persoalan-persoalan hukum," ujar Idrus di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/8). 

Dia mengatakan, jika memang ada kader yang masih melakukan perbuatan melawan hukum, maka PG secara institusi akan melakukan tindakan. "Kami akan tindak tegas," ujarnya. 

Meski demikian untuk kasus Siti Masitha, Golkar tetap akan menyediakan bantuan hukum. Menurut Idrus, sesuai prosedur tetap di Golkar maka kader ataupun pengurus yang terseret masalah hukum akan memperoleh advokasi.

Mantan anggota DPR itu mengaku sudah menugaskan ketua DPP PG bidang hukum dan hak asasi manusia untu melakukan pendampingan. "Sekaligus mengawal untuk memastikan agar proses hukum yang ada itu betul-betul didasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada dan berkeadilan," paparnya.

Saat ini, kata Idrus, DPP PG sudah menugaskan kepada DPD PG Jateng melakukan komunikasi dan mencari informasi tentang masalah yang menjerat Masitha. Setelah mendapat laporan dari DPD PG Jateng, DPP PG akan melakukan rapat terbatas bersama koordinator bidang kepartaian yang akan melakukan kajian.